“Iya, ini dalam rangka tindak lanjut yang trem ya, kan kita sudah ada timnya. Sekarang kami minta pertimbangan dan saran dari DJKA Kemenhub terkait bagaimana sistem kerja sama, operasional dan pendanaannya,” ujar Syarifah.
Sekda mengatakan, dari DJKA Kemenhub menjelaskan ada beberapa metode pembiayaan trem. Sebut saja metode tender langsung dan ada pula metode penugasan kepada BUMD. Dari penugasan kepada BUMD, BUMD bisa melakukan kerja sama lagi dengan pihak ketiga atau swasta, sehingga pendanaannya tidak dari APBD atau Pemkot Bogor hanya sekedar memberikan penyertaan modal saja.
“Trem tidak bisa dibiayai pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, karena trem skalanya lokal bukan seperti KRL atau LRT yang bisa antar kota antar provinsi,” jelasnya.
