Adapun kondisi defisit tersebut disebabkan penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2022 yang optimal.
“Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah mengeluarkan SK tentang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang menunda pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2023,” kata Bima Arya.
Selain melakukan penundaan, dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, Bima Arya mengharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengevaluasi kembali penganggarannya dengan menunda penganggaran kegiatan yang tidak prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2023.
Disamping itu, dirinya juga mengharapkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pendapatan daerah agar lebih mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatannya.
Hal tersebut dilaksanakan dengan menyusun data potensi pendapatan dan data realisasi pendapatan Tahun 2023 secara rinci per objek pendapatan serta untuk pajak daerah harus dilihat per wajib pajak.
