“Keempat bahwa pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah melayu rempang adalah kebijakan kapitalis, dzolim dan melanggar hukum ini harus dihentikan. Kebijakan dzolim bertentangan dengan konstitusi yang harusnya melindungi seluruh negara dan tumpah darah Indonesia,” tutupnya. (*)
DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi Bogor Dayeuh Ulama Bela Rempang
