Ia menerangkan, hal yang terpenting dari hasil pembicaraan dengan Wali Kota Bogor yakni perlu adanya lagi penyesuaian terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai dari mereview proses input DTKS, proses penyaringan, pemilihan DTKS sampai menjadi data kemiskinan yang validitasnya digunakan untuk referensi atau patokan bantuan dana-dana sosial di daerah.
“Termasuk juga bagaimana sinkronisasi antara data sosial dengan data PBI kesehatan yang mana ini akan menjadi salah satu bahan diskusi kita di rapat khusus bersama Kemensos,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejauh ini penyaluran bantuan sosial di Kota Bogor sudah berjalan baik. Namun, masih ada penerima bantuan yang sudah memiliki kartu, namun pada bulan berikutnya tidak lagi menerima bantuan.
