Pada kesempatan tersebut, diluncurkan juga aplikasi “Lapor Pak” oleh Bappenda Kabupaten Bogor. Bupati Iwan Setiawan menuturkan, apresiasi atas inovasi aplikasi “Lapor Pak”, melalui aplikasi digital ini desa dan kelurahan lebih mudah melaporkan perkembangan potensi PAD di wilayahnya secara berkelanjutan, akurat dan akuntabel.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus mengenali, menggali dan melaporkan potensi pajak dan retribusi daerahnya. Semakin besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah nya maka semakin besar potensi BHPRD yang akan diterima desa serta menjadi pertimbangan dalam penganggaran pelaksanaan pembangunan di kelurahan,” tutur Iwan Setiawan.
Mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk engagement yang luar biasa antara pemerintah dengan para stakeholder pajaknya, serta meningkatkan masyarakat pemahaman tentang pentingnya pajak daerah sebagai kunci utama pembangunan.
“Mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pemkab Bogor dan para wajib pajak di Kabupaten Bogor yang sudah berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak,” kata Hery.
Heri melanjutkan, aplikasi “Lapor Pak” membuktikan kesiapan Kabupaten Bogor untuk menjadi yang paling depan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana pendataan terkait potensi sangat penting dilakukan.
Berikutnya Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman menjelaskan, tantangan pemerintah daerah setiap tahun dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah tentu tidaklah mudah, dibutuhkan peran serta semua pihak. Salah satu sektor penerimaan yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan daerah Kabupaten Bogor adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pajak daerah merupakan primadona dalam penerimaan PAD.
