“Apabila pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan baik. Maka perlindungan anak akan dengan sendirinya berjalan dengan baik pula,” ungkap Dadang.
Akhmad Saeful Bakhri menilai, untuk mencapai Kota Ramah Keluarga, Pemkot Bogor harus memulai dari pemenuhan hak anak. Hal tersebut diharapkan bisa dituangkan didalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibahas di masa sidang mendatang.
“Kami harap, KPAID Kota Bogor bisa membantu DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor dalam menyusun Raperda yang digeser pembahasannya di tahun depan karena DP3A gagal mengawal Raperda tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Gus M.
Tak hanya itu, Gus M juga meminta KPAID Kota Bogor untuk meningkatkan perlindungan anak dengan menggandeng Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI). Sehingga output yang diberikan oleh APSAI tidak hanya sekedar rapat kerja, namun ada program nyata yang bisa dijalankan.
