Diamnya forkopimca diduga telah melanggar ketentuan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Akibat diamnya forkopimca diduga telah mengakibatkan kekacauanbalauan dilapangan, diduga ada pengrusakan beberapa lahan hijau milik penggarap, sehingga diduga menyebabkan bencana alam yang terjadi diwilayah sekitar diantaranya banjir bandang & longsor. Masih diam juga dengan teguran alam yang terjadi, ini sudah kacau Forkopimca Cijeruk.
Kasus yang bermula dari saling klaim lahan antara PT BSS dan Para Penggarap Lahan, sudah menyita perhatian publik. Dari sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, permasalahan ini terkesan didiamkan dan tidak menemukan titik tuntas. Muspika dan Muspida diminta untuk turun tangan guna menyelesaikan permasalahan ini. (*)
Hormat Kami,
Tim Kuasa Penggarap Lahan
Adv. Rd. Anggi Triana Ismail, S.H.
