Baginya, upaya ini bukan hanya sekedar masa jabatan yang harus lima tahun. Namun lebih kepada penuntasan amanat masyarakat yang memilih para kepala daerah. Dan tentu saja, masih kata Febri, para kepala daerah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Ini bagian dari kita menjaga proses demokrasi melalui MK. Kami, tim kuasa hukum juga memberikan support ini. Dan Alhamdulilah diterima oleh MK,” sambung Febri.
Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, masa jabatan dirinya dikembalikan sesuai jadwal normal. Putusan ini, Bima Arya berharap bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat. Hal ini berdampak pula pada penunjukan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor.
