Konflik lanjut Bima Arya bagian dari keseharian manusia yang tidak terpisahkan apalagi jika berada dalam satu posisi yang bertanggung jawab atas banyak kepentingan, banyak faktor yang membuat semua tidak cukup piawai dalam mengelola konflik, salah satunya sistem struktur regulasi kurang mendukung adanya kerangka penyelesaian yang permanen.
“Akan semakin gelap jika aturannya tidak jelas sehingga agak sulit menentukan apakah persoalannya masuk kategori persekusi, intimidasi, hoaks atau hate speech. Berdasarkan pengalaman di lapangan, regulasi tidak ada artinya jika para aktor yang melakukan fungsi mediasi atau memfasilitasi tidak cukup mumpuni untuk memahami dan mengeksekusi regulasi tadi,” sebutnya.
Menurut Bima Arya, mengidentifikasi manusia adalah lifetime learning. Turun ke lapangan, interaksi dan komunikasi menjadi kunci, maka akan semakin terlatih.
“Saya tidak menafikan atau menihilkan pelatihan karena bagian dari referensi yang bagus. Semua realita empiris diangkat ke atas menjadi hipotesa dan teori, itu shahih. Catatan saya adalah sertifikasi yang valid belum tentu menjadi jaminan untuk mengantarkan seseorang sebagai negosiator yang handal dan ulung, karena jam terbang itu sangat menentukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Direktur PUSAD Paramadina, Husni Mubarok menyampaikan acara ini hasil kolaborasi PUSAD Paramadina, FKUB Kota Bogor sebagai wakil Pemkot Bogor dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang bercita-cita agar agama dan demokrasi itu saling mengisi, demokrasi tidak boleh menyudutkan agama dan agama diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian demokrasi di Indonesia.
