Selain itu, Bima Arya menegaskan agar upaya kolaborasi perlu juga dilakukan dengan lebih gigih lagi bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Akta Tanah (IPAT) untuk melakukan pemetaan, sehingga akan terlihat mana yang belum dimutakhirkan, berpotensi alih nama, alih status dan lain-lain. Menurutnya kuncinya harus koordinasi dan komunikasi lebih gencar dengan INI dan IPAT.
“Lihat kebutuhan mereka dan lihat apa harapan atau target kita, karena dengan kolaborasi yang lebih baik akan menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi lagi. Kita juga harus ingat yang paham itu camat, lurah, notaris dan yang tergabung dalam IPAT, data-data yang ada menjadi dasar bagi Pemkot Bogor untuk melakukan penagihan. Bisa jadi ada data yang belum di update, bisa jadi ada notaris yang belum melaporkan atau angka yang dilaporkan tidak sesuai, makanya data itu penting sekali,” jelasnya.
Insentif bagi para lurah dan camat di wilayah yang mampu mencapai atau melebih target tidak lupa diungkapkan Bima Arya, mengingat sudah dianggarkan agar bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan di wilayahnya.
Bagi para pengemplang pajak, Bima Arya menyatakan akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda agar tunggakan-tunggakan, khususnya yang besar dan lama serta tidak ada itikad untuk menyelesaikan, bisa diselesaikan. Ia juga menekankan, sistem harus terus dimaksimalkan, namun harus terus dievaluasi, jangan sampai sistem inovasi yang diterapkan tidak bisa mengejar atau tidak bisa menjangkau semua.
“Untuk itu harus benar-benar dievaluasi secara jujur dan objektif. Maksimalkan juga pembukaan kanal-kanal pembayaran alternatif, kita berikan opsi warga untuk memudahkan semaksimal dan semudah mungkin,” kata Bima Arya.
