Restuardy mencatat beberapa tantangan yang perlu diatasi bersama, termasuk pemanfaatan akses pendanaan kolaboratif, regulasi dan kebijakan pendukung, kesadaran masyarakat, dan keberadaan operator yang handal. Untuk menjawab tantangan itu, diperlukan sinergi kerjasama dari semua pihak untuk mempercepat pembangunan air minum dan sanitasi berkelanjutan.
“Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan pemenuhan target akses air minum dan air limbah melalui Instruksi Presiden Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pelaksanaaan Inpres berbentuk pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kapasitas pengelolaan air minum dan air limbah yang belum terpakai (idle capacity),” ungkap Restuardy Daud
Kegiatan puncak dilakukan dengan penyerahan aset yang ditandai penandatanganan prasasti oleh Dirjen P2P Kemenkes, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Pembangunan Desa Kemendes-PDTT, PJ Bupati Minahasa Tenggara, dan Ketua Umum HAKLI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dgn pemotongan pita bersama sbg tanda dioperasikannya infrastruktur PAMSA serta kunjungan ke instalasi PAMSA di Desa Mundung Kab Minahasa Tenggara. (*)
