Kemendagri Dorong Penguatan Koordinasi Dalam Pengembangan Potensi Wilayah Provinsi Papua Tengah

Kemendagri

SANGA.ID. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, beberapa waktu lalu di Hotel Horison Diana Timika, Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (5/4/2024), Restuardy menjelaskan arti pentingnya pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang merupakan forum yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Provinsi Papua Tengah dalam rangka menjaring berbagai masukan terhadap permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah antarperangkat daerah maupun dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya, sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua yang mempunyai keotonomian khusus, Restuardy mengingatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat, khususnya Orang Asli Papua melalui pelaksanaan Musrenbang Otsus Papua Tengah.

Baca Juga  Angka Stunting Kota Bogor Turun, Pemkot Anggarkan di APBD 2024

“Dalam penyusunan perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Tengah, agar pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat, khususnya orang asli Papua. Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat diwujudkan dalam Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua Tengah,” imbuh Restuardy.

Pos terkait