Dia memaparkan, urusan kesehatan pada situasi awal yang dipotret pada 2023 berdasarkan baseline akhir tahun 2022 adalah Kota Bogor sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), publikasi data stunting, menggunakan dan memanfaatkan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi dan penurunan, pemahaman stunting di seluruh kelurahan, pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dua kelurahan bebas BABS, yaitu Rancamaya dan Pabaton hingga pelaksanaan audit stunting di lokasi kasus pada kelurahan yang telah ditetapkan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam peningkatan kapasitas dalam percepatan penanganan stunting. Untuk pendidikan kata Hery, dari 68 kelurahan sebanyak 50 kelurahan sudah memiliki guru PAUD terlatih untuk pengasuhan stimulasi penanganan stunting dan banyak program maupun kegiatan lainnya seperti pemutakhiran data.
Pj Wali Kota Bogor menuturkan, mengenai anggaran yang dialokasikan dalam percepatan penanganan penurunan stunting Kota Bogor mencapai kurang lebih sebesar Rp 127 miliar atau 5,8 persen dari APBD diluar gaji dan tunjangan (tahun 2023), terealisasi sebesar 98,66 persen dari pagu yang telah disediakan atau terserap.
