“Kota Bogor pun salah satu identitasnya selain green city dan heritage city yakni smart city dan di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah, baik internal dan eksternal ke masyarakat memakai teknologi digital dengan tujuan efisiensi, efektivitas, cepat dan berkualitas,” jelasnya.
Syarifah melanjutkan, pemerintah diberi banyak kewenangan untuk mengelola kota, karenanya perlu tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di pemerintahan tidak boleh menyulitkan masyarakat, pelayanannya harus cepat, efisien dan memiliki kekuatan hukum. Tak ayal, Pemkot Bogor pun terus menerus melakukan perubahan di delapan area perubahan. Termasuk reformasi tematik pada penanganan kemiskinan dan stunting.
