“Tadi kita bincang santai, tapi tadi ada pesan yang strategis yang memang itu menjadi hal yang akan kita pegang selama masa kekosongan definitif wali kota di Bogor ini,” kata pria akrab disapa Kang JM ini.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota Bogor bersama dengan PJ Wali Kota Bogor sudah sepakat bahwa banyak regulasi yang menjadi turunan dari pemerintah pusat, harus segera disesuaikan dengan kondisi di daerah.
Karena, menurut JM, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD Kota Bogor perlu dipertanggungjawabkan dan dilahirkan dari rencana kerja yang sudah matang.
JM memberikan contoh, program yang akan dibahas kedepannya adalah rencana menjadikan Kota Bogor sebagai tuan rumah Porprov 2026, sewa kendaraan listrik untuk pejabat, subsidi Biskita dan lainnya.
