Ia menceritakan beberapa waktu lalu ketika ada satu hari sampah di Kota Bogor tidak terangkut, bersama Sekda dan jajaran lain melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan pengecekan langsung ke lapangan ke TPA, juga koordinasi dengan Kabupaten
Bogor demikian juga dengan BPK.
“Temuan saya di lapangan jumlah armada terbatas tidak ada cadangan dan sebagian besar sudah berusia rata-rata 6-10 tahun belum diremajakan, pemeliharaan minim dan beberapa kasus terpaksa kanibal sparepart, kontainer dan arm roll tidak ada atau tidak berfungsi lagi,” sebutnya.
Selain itu, Hery menyebut kesejahteraan para petugas pengangkut sampah dan sopir sudah lama tidak berubah. Ada beberapa aspek tata kelola dan proses bisnis persampahan yang tidak terakomodasi dan mungkin terlupakan dibiarkan selama ini.
“Saya telusuri ternyata sudah lama dan berkali-kali diusulkan Dinas LH, akan tetapi selalu kalah prioritas oleh program urusan lain yang terkadang bukan pelayanan dasar,” ungkap Hery.
“Diluar itu saya akui ada beberapa hal yang sudah baik dan perlu diperluas yaitu misalnya terkait bank sampah. Hal ini nilai plus dari hasil pengecekan lapangan,” katanya.
Hery juga mengingatkan bahwa urusan yang diampu oleh pemerintah daerah ada kurang lebih 30 lebih urusan pemerintahan daerah, baik wajib maupun pilihan dan penunjang, banyak diantaranya adalah urusan pelayanan dasar yang mungkin tidak populer tapi penting.
