“Kalau dikalkulasikan anggaran yang disiapkan tidak sampai lima persen dan kami meminta agar Pemkot Bogor melalui Dinsos Kota Bogor bisa menciptakan kota inklusif dengan keberpihakan anggaran kedepannya,” ujar Juhanna.
Lebih lanjut, Juhanna juga turut menyoroti pendataan fakir miskin melalui aplikasi SOLID. Ia meminta kepada Dinsos Kota Bogor agar segera memutakhirkan data terkait penerima bantuan dari Kemensos dan PBI BPJS.
“Aplikasi SOLID haru bisa menjadi rujukan data terkait bantuan sosial, ini harus dimaksimalkan dan jangan sampai ada perbedaan antara data yang ada dari Kemensos, BPJS dan Dinsos Kota Bogor,” pungkasnya.
