Rusli mengungkapkan, Komisi II awalnya sudah merencanakan dalam rapat kerja perdana ini akan membahas terkait evaluasi kinerja Perumda Tirta Pakuan yang berkaitan dengan dividen, rencana bisnis dan isu strategis lainnya yang ada di Perumda Tirta Pakuan.
“Menjelang berakhirnya 2024 ini dan dengan komposisi anggota DPRD Kota Bogor yang baru, tentu evaluasi atas kinerja direksi menjadi prioritas kami. Dengan keadaan yang ada, kami harapkan Perumda Tirta Pakuan sebagai mitra bisa lebih sensitif menanggapi isu ini,” tutupnya.
Buntut dari ketidakhadiran Dirut Perumda Tirta Pakuan, membuat anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan bahwa akan ada perubahan sistem evaluasi yang akan dilakukan oleh Komisi II terhadap kinerja BUMD di Kota Bogor.
