“Melalui rakor ini, kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat Perda dan Perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Juniarti.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala besar dalam proses serah terima fasos dan fasum, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas yang memadai di lingkungan perumahan mereka,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan Perda dan Perwali.
