Pengendali Teknis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Achmad Fauzi, menyampaikan bahwa dalam pengisian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), harus dilakukan penilaian risiko.
“Setiap kita harus menilai risiko-risiko apa yang ada di depan kita yang bisa menghambat pencapaian sasaran atau indikator tersebut. Tidak sekadar menilai, tetapi juga merencanakan tindak lanjut terhadap risiko tersebut sehingga dapat diantisipasi,” ucapnya.
Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Daerah (Irda) Kota Bogor, Delima Nainggolan, selaku panitia pelaksana, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor tercapai dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi, baik di Kota Bogor maupun perangkat daerah, dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan baik, tanpa ada ancaman hukuman maupun pelanggaran lainnya.
Delima berharap para pejabat di perangkat daerah mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait penilaian manajemen risiko Kota Bogor tahun 2025, yang telah ditetapkan menjadi IKU tingkat Kota Bogor dengan target di atas 3, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,045. (*)
