“Ini contoh layanan publik yang responsif, cepat, dan memudahkan masyarakat serta pelaku usaha,” katanya dalam peresmian Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).
Tito juga mencatat bahwa 89 daerah di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan retribusi PBG, dengan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah daerah terbanyak yang menerapkan kebijakan tersebut.
Peresmian di Kota Tangerang dihadiri pula oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, Pj. Gubernur Banten, serta para pejabat Kemendagri dan Pemerintah Kota Tangerang.
Kehadiran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi pembangunan dan penyediaan perumahan rakyat yang inklusif.
