Diketahui, Sekretaris Daerah Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait tanah Fasos dan Fasum di lokasi tersebut. Namun, implementasi dan kejelasan mengenai kepemilikan serta status hukum tanah masih menjadi kendala yang perlu segera dituntaskan.
“DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan hukum yang mengikat dan menguntungkan masyarakat,” tambah Politisi PKS ini.
