“Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti,” ujar Adit.
Sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bogor tiga periode, Adityawarman mengungkapkan masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat.
Ia pun mengaku akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100 persen.
“Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan,” jelas Adityawarman.
Lebih lanjut, Adityawarman menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai “Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan” maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan.
