“Kenyataannya, dari 190 jt penduduk usia produkif, hanya 61 jt yang memiliki NPWP/NIK. Hanya 30 persen usia produktif berkontribusi secara fiskal pada pembangunan negara. Sisanya, 130 jt adalah beban dan menumpang pada 61 jt yang produktif,” jelas Budi.
Masalah ini relevan dengan kondisi Jawa Barat. Jawa Barat adalah gambaran sahih pembangunan di Indonesia. Disampaikan Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, DR. dr. Dodo Suhendar, MM.
“Ada 17.8 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat, demikian pula masalah-masalah di lingkup pembangunan keluarga sebagai dampaknya. Ada 3 jt pengangguran, angkanya hingga 6.75 persen. Angka kemiskinan cukup tinggi, 7.08 persen, sementara dengan angka IPM 74.92 Jawa Barat menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,” ungkap Dodo.
Kegiatan yang mengundang para pemangku kebijakan di bidang pembangunan keluarga di tingkat provinsi dan 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat ini membahas pula isu-isu seputar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat.
Turut mengundang Wakil Menteri PPA, Veronica Tan yang hadir secara daring menyoroti berbagai masalah seputar isu keluarga di Jawa Barat seperti angka pernikahan anak terbanyak dan perceraian tertinggi.
