“Isu isu perempuan dan anak dalam pembangunan, mesti lebih responsif pada kesetaraan gender. Indeks pembangunan gender sebagai indikatornya harus terus didorong agar lebih banyak melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan.”
Veronica menambahkan bahwa pembangunan harus mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kuncinya adalah pengasuhan dalam keluarga.
“Harus dibuat ruang-ruang bersama untuk kolaborasi di antara pemerintah pusat dan daerah, berfokus pada pembangunan keluarga yang ramah perempuan dan anak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, SP.DLP., MH.Kes, sebagai penyelenggara kegiatan berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi bagian strategis dari perencanaan pembangunan di Jawa Barat.
“Keterlibatan seluruh sektor menjadi penting, terutama perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang bersinergi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat. Kami berharap isu-isu seputar pembangunan keluarga ini dapat diselesaikan bersama demi Jawa Barat Istimewa,” pungkasnya. (*)
