“Insyaallah saya kembali akan ber-KB,” ujar Solehah sambil mengucapkan terima kasih kepada Gubernur KDM yang sudah membantunya mendapatkan sambungan listrik. Dia juga berterima kasih atas kepedulian KDM dalam membantu biaya penyelesaian bangunan rumah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti menjelaskan, pelayanan KB berlangsung di Puskesmas Beber, Jalan Jenderal Sudirman 53, Beber, Cirebon. Meski menjadi prasyarat penerima bantuan, Siska tidak memungkiri ada di antaranya yang tidak menjadi peserta KB.
“Dari 36 penerima bantuan sambungan listrik, hanya 20 yang menjadi peserta KB. Mereka tidak menggunakan kontrasepsi karena sejumlah alasan. Di antaranya ada yang sudah masuk kategori lansia, jadi orang tua tunggal, belum menikah, dan baru melahirkan,” jelas Siska di sela pelayanan KB implan di Puskesmas Cibeber.
Selain itu, ada juga alasan lain untuk tidak menggunakan alat dan obat kontrasepsi karena ingin punya anak lagi. Kategori ini merupakan PUS yang baru memiliki anak satu atau belum punya anak sama sekali.
“Jadi, bukan karena mereka tidak mau ber-KB, melainkan karena ada alasan lain. Sebagai contoh, hari ini seorang ibu yang datang ke Puskemas untuk pemasangan KB implan. Sayangnya tidak bisa dilakukan pemasangan karena yang bersangkutan memiliki tekanan darah tinggi. Sempat ada opsi untuk dipasang IUD saja, tapi lagi-lagi tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan sedang haid. Rencananya, dia akan datang lagi untuk pemasangan IUD pekan depan setelah selesai haid,” papar Siska.
Siska menjelaskan, setiap PUS punya keleluasaan untuk memilih menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Tugas pemerintah, sambung Siska, adalah menyediakan pilihan kontrasepsi. Komitmen ini sesuai dengan kebijakan Gubernur KDM yang memberikan keleluasaan kepada PUS untuk memilih alat dan obat kontransepsi. Yang penting ber-KB. KDM beralasan temuannya selama ini menunjukkan bahwa pada umumnya keluarga prasejahtera atau keluarga miskin memiliki banyak anak.
