“Kami ingin melihat bagaimana manajemen PUPR bekerja, apa saja kendalanya, bagaimana beban kerja SDM-nya, dan seperti apa rencana ke depan. Ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor. Ia juga mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.
Ia juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan. Ia mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktik mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Jangan ada main-main mark up yang bisa merugikan keuangan daerah. Itu harus diperhatikan atau berurusan dengan APH,” tegasnya.
Anggota Komisi III lainnya, Nasya Kharisa Lestari Lestari, menyoroti proyek Jembatan Kebon Pedes yang dianggap krusial bagi mobilitas warga. Ia mendesak Dinas PUPR agar segera merealisasikan pembangunan jembatan tersebut mengingat urgensi dan tingginya kebutuhan masyarakat.
