“Negara maju adalah negara yang mampu menjamin rakyatnya hidup di atas level kualitas hidup tertentu melalui sistem social safety net — memastikan rakyat terpenuhi kebutuhan dasar minimal seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan,” jelasnya.
Budi juga memaparkan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang mana merupakan bagian dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 menjadi arah kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.
“Kebijakan kependudukan harus berbasis data dan berorientasi pada social wellbeing. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif lintas sektor, kita dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan diakhiri dengan pemberian 34 piagam penghargaan kepada OPD KB di kabupaten/kota yang telah berkontribusi aktif dalam suksesnya program Quick Wins dan Bangga Kencana.
Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. (*)
