Ia juga menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini alarm keras. sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” kata Dedi.
DPRD Kota Bogor, lanjutnya, akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
