“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik Kota Bogor bisa berkembang secara berkelanjutan,” kata HC.
HC juga menekankan bahwa rencana pengembangan sektor di luar transportasi, seperti properti, masih memerlukan kajian mendalam dan tidak boleh mengganggu fokus utama perusahaan.
“Transportasi publik adalah mandat utama PTP. Itu yang harus diperkuat lebih dulu demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
