Oleh karena itu, Pemkot Bogor berkomitmen memastikan seluruh kegiatan pengadaan, baik konstruksi, pemeliharaan, maupun pengadaan lainnya, memberikan perlindungan bagi para pekerja.
“Ini bagian dari upaya kita memberikan perlindungan kepada pekerja konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor” katanya.
Dedie Rachim turut menuturkan bahwa Pemkot Bogor melalui APBD juga memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, RT/RW, dan kader Posyandu dengan total penerima sekitar 47.000 orang.
“Ini bukti bahwa ketika mereka dilindungi dan terjadi risiko, santunan benar-benar diberikan, bahkan ada beasiswa bagi ahli warisnya,” jelas Dedie Rachim.
Sementara itu, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bogor, Dian Agung Senoaji menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melindungi sebanyak 47.736 tenaga kerja, yang terdiri dari tenaga non-ASN, honorer, RT/RW, dan pekerja rentan.
“Perlindungan ini bersumber dari APBD Kota Bogor dan intervensi dari Pemerintah Provinsi. Ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Bogor dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek,” ujarnya.
