SANGA.ID. Komisi IV DPRD Kota Bogor memberikan catatan serius terhadap porsi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menilai alokasi dana yang minim sangat kontradiktif dengan status isu perempuan dan anak yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah.
Fajar menyampaikan keprihatinannya setelah melihat data tren kekerasan di Kota Bogor sepanjang tahun 2025 yang justru menunjukkan grafik peningkatan. Berdasarkan laporan, tercatat ada 88 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 77 kasus kekerasan terhadap anak.
”Data ini harus menjadi pengingat bagi kita semua. Sangat miris ketika kita melihat anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan beban masalah yang dihadapi. Bagaimana kita bisa bergerak maksimal jika dukungan anggarannya amat minim?” ujar Fajar usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 10 Februari 2026.
