Menyoroti persoalan ketahanan keluarga, Siska mengungkapkan bahwa angka perceraian di Jawa Barat mencapai hampir 98 ribu kasus berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sekitar 3.500 kasus sepanjang tahun lalu menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni). Kondisi ini, menurut Siska, antara lain dipicu oleh maraknya pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol) yang menjerat banyak keluarga.
Dalam konteks tersebut, Siska menegaskan bahwa program KBPP menjadi salah satu intervensi strategis yang penting. Ia menyebut empat manfaat utama KBPP, yakni mengatur jarak kelahiran secara ideal, mencegah kehamilan berisiko tinggi, menurunkan AKI dan AKB, serta mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Dengan jarak kehamilan yang optimal, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu sering, ibu dapat memulihkan kondisinya dengan baik sebelum mempersiapkan kehamilan berikutnya,” jelas Siska.
Di sisi lain, Siska menekankan bahwa KB bukan semata menjadi beban perempuan. Ia mengajak para suami untuk turut berpartisipasi dalam program KB, termasuk melalui metode kontrasepsi jangka panjang vasektomi atau jangka pendek melalui penggunaan kondom. Hal ini sejalan dengan momentum Hari Kartini yang menegaskan hak reproduksi perempuan sekaligus mendorong kesetaraan peran dalam keluarga.
Penguatan implementasi program KBPP, menurut Siska, harus dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan yang merata, penguatan pendampingan kepada sasaran secara optimal, serta pengembangan sinergi lintas sektor yang terintegrasi. Ia mendorong kader PKK, bidan, penyuluh KB, dan seluruh tenaga lini lapangan untuk aktif menjangkau keluarga-keluarga yang memerlukan layanan KB pasca persalinan.
