Ia juga menambahkan bahwa penataan kawasan protokol seperti Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh merupakan prioritas karena menjadi gerbang utama mobilitas warga.
“Kita ingin masyarakat yang melintas merasakan kenyamanan, dan itu dimulai dari lingkungan yang bersih dari sampah maupun kemacetan,” lanjutnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menyoroti masih adanya titik pembuangan sampah ilegal di sepanjang jalur tersebut.
Ia menyatakan bahwa penumpukan sampah di pinggir jalan harus segera dievaluasi sistem operasional.
”Saat bebersih tadi, kami melihat adanya TPS liar. Kami akan mencoba evaluasi terkait masalah penjemputan operasional sampah agar mengurangi penumpukan sampah di pinggir jalan,” jelas Rifki.
Selain itu, ia mendesak revitalisasi drainase untuk mencegah banjir lintasan dengan memperlebar gorong-gorong hasil koordinasi dengan pihak provinsi.
