Ia mengungkapkan ada fenomena unik di mana sebagian warga menunda pelaporan peristiwa penting, khususnya akta kematian. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa perubahan status di Kartu Keluarga (KK) pasca-meninggalnya kepala keluarga akan menghapus nama keluarga mereka dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos).
”Padahal kan tidak seperti itu. Undang-Undang Adminduk menyatakan selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadi peristiwa penting termasuk kematian dan kelahiran itu harus segera dilaporkan. Biasanya masyarakat baru agresif mengurus ketika ada pembagian waris atau berkaitan dengan klaim asuransi,” jelasnya.
Untuk mempercepat pelaporan ini, Disdukcapil di tingkat daerah telah mengeluarkan surat edaran kepada para lurah agar aktif melakukan sosialisasi di wilayah masing-masing.
Selain memaparkan layanan rutin, Disdukcapil Kota Bogor juga memberikan perhatian khusus pada dukungan sistem kependudukan menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB tahun 2026.
Belajar dari evaluasi dua tahun berturut-turut, keabsahan masa domisili pada Kartu Keluarga (KK) menjadi indikator krusial dalam jalur zonasi. Guna mengantisipasi antrean verifikasi manual seperti tahun-tahun sebelumnya, Disdukcapil tahun ini telah melakukan pemilahan data berbasis teknologi. Dari database yang ada, sistem telah memisahkan sekitar 214.000 KK di Kota Bogor yang masa terbitnya sudah lebih dari satu tahun, atau maksimal terbit per 1 Juli 2025 ke belakang. Data ini kemudian diintegrasikan langsung ke dalam sistem aplikasi SPMB milik Dinas Pendidikan.
”Ketika ada pendaftar masuk ke aplikasi SPMB pada tahap awal, verifikasi Disdukcapil dilakukan secara sistem. Sistem akan mendeteksi apakah KK tersebut sudah satu tahun lebih atau kurang. Langkah ini merupakan bagian dari support system kami terhadap SPMB tahun ini demi memitigasi risiko,” pungkas Ganjar.
