Karnain mengingatkan bahwa titik tersebut kerap memakan korban jiwa, namun belum mendapatkan keberpihakan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
”Kita punya PR yang sudah beberapa kali mengalami kejadian korban jiwa di perlintasan kereta api Kebon Pedes. Tapi karena keterbatasan fiskal kita, dimana program prioritas ini tertunda termasuk pada 2026,” ungkap Karnain.
Menatap RKPD 2027, FPKS mendorong agar Pemkot Bogor mulai memberikan prioritas anggaran, terutama untuk proses pembebasan lahan di Kebon Pedes.
Karnain berharap ada skema bagi hasil atau kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendanai fisik bangunan, baik itu berupa underpass maupun flyover.
”Kami mendorong agar pada 2027 ada kekuatan APBD untuk pembebasan lahan, dan kita harapkan kemitraan dengan provinsi bisa membiayai persentase pembangunan fisiknya. Semoga program prioritas lainnya bisa teragendakan dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (*)
