Menurutnya, meningkatnya laporan yang masuk menunjukkan masyarakat mulai memiliki keberanian untuk melapor dan menyuarakan berbagai persoalan yang dialami.
“Laporan yang masuk perlu mendapat apresiasi, karena masyarakat mulai tercerahkan, sehingga tumbuh keberanian untuk melapor dan berani speak up atas segala hal yang terjadi. Namun demikian di sisi lain menjadi kegagalan semua pihak dalam hal perlindungan anak-anak di Kota Bogor,” ujar Dede.
Dede menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima, keluarga dan lembaga pendidikan menempati posisi teratas sebagai penyumbang terbesar dalam pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan anak.
“Keduanya semestinya kita yakini sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak tumbuh dan berkembang. Namun mirisnya keduanya menjadi penyumbang terbesar dari pelanggaran-pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Bogor,” ujar Dede.
Melalui penyelenggaraan KILAS, KPAID Kota Bogor berharap para peserta, khususnya kader TP PKK, dapat menjadi pelopor perlindungan anak di wilayah masing-masing melalui edukasi dan penyebarluasan pemahaman kepada masyarakat.
Terkait perkembangan teknologi, Dede menegaskan pengawasan terhadap anak tetap perlu ditingkatkan karena anak belum dapat berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.
