Usulan kedua yakni revisi PP Nomor 109 Tahun 2000 mengenai penyesuaian besaran nilai rupiah paling rendah dan persentase paling tinggi biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mekanisme lumpsum.
Sedangkan usulan ketiga berkaitan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Bogor sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi bersama Sekretaris BKAD, Irfan Zacky Faizal, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, serta Sekretaris Bapperida Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari. (*)
