Artinya, masih terdapat 4.361 KPM pasangan usia subur yang belum ber-KB. Siska meminta tenaga lini lapangan menyisir kembali keluarga tersebut sesuai arahan Gubernur Jawa Barat agar penerima bantuan sosial, termasuk penerima program elektrifikasi, tetap didorong mengikuti program KB.
”Kasihan sebetulnya. Keluarga KPM ini sudah repot, dapat bansos dan segala macam, anaknya banyak, lalu tidak ber-KB. Bagaimana kita mau dapat bonus demografi? Padahal, _window_-nya sebentar lagi tutup, di 2030,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika kualitas sumber daya manusia Jabar tidak dipersiapkan, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban. Siska mencontohkan, saat berkunjung ke Cirebon, pihaknya menemukan keluarga penerima manfaat yang memiliki tujuh anak. Keluarga dengan anak lebih dari dua pun, menurut dia, masih kerap ditemui ketika ia berkeliling ke posyandu dan kampung keluarga berkualitas.
Persoalan lain terletak pada pilihan metode kontrasepsi. Dari seluruh akseptor KB di kalangan KPM, baru 32,91 persen atau sekitar 6.765 akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti implan dan alat kontrasepsi dalam rahim. Sisanya, sekitar 67,08 persen, masih memakai metode non-MKJP, seperti suntik, pil, dan kondom.
Siska menilai metode non-MKJP lebih rawan gagal karena bergantung pada kedisiplinan penggunanya. ”Kadang tingkat kegagalannya juga tinggi karena ada _human error_. Pilnya tidak diminum tiap hari, ada kemungkinan bisa positif hamil lagi. Atau suntikannya kelewat,” katanya. Karena itu, ia mendorong tenaga lini lapangan mengedukasi keluarga agar beralih ke MKJP yang dinilai lebih aman dan tidak mengharuskan warga bolak-balik ke puskesmas setiap bulan atau setiap tiga bulan.
