Agung mengatakan, berbicara tentang rabies tidak hanya berbicara mengenai angka kasus, vaksinasi, maupun program pemerintah, tetapi juga tentang kesehatan dan kehidupan.
Di balik satu kasus rabies, terdapat keluarga yang cemas, orang tua yang berharap anaknya dapat diselamatkan, serta kehidupan yang dapat berakhir akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Pada 2026, kejadian rabies pada hewan dilaporkan terjadi di 12 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Hal tersebut menunjukkan rabies masih menjadi ancaman bagi kesehatan di Indonesia.
“Program penanggulangan rabies dilakukan melalui vaksinasi, manajemen populasi hewan pembawa rabies (HPR), surveilans dan monitoring, deteksi dan pelaporan, penerapan tatalaksana kasus gigitan hewan penular rabies (TACGIP), KIE, serta kolaborasi dan kerja lintas sektor,” ucapnya.
Kementerian Pertanian pada 2026 telah menyediakan vaksin rabies sebanyak 205.000 dosis. Ditjen PKH juga telah melakukan kolaborasi internasional sehingga mendapatkan dukungan dari WHO atau Badan Kesehatan Hewan Dunia berupa penyediaan vaksin sebanyak 580.000 dosis sejak akhir 2025 hingga 2026 yang diperuntukkan bagi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan vaksinasi minimal 70 persen HPR nasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah, swasta, asosiasi, serta pemangku kepentingan terkait dalam pengendalian rabies.
“Dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kesadaran masyarakat untuk bisa memvaksin hewan kesayangannya juga semakin meningkat, dan insyaallah kasus gigitan di Kota Bogor khususnya akan semakin berkurang ke depan,” ujarnya. (*)
