Ia menambahkan, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran penting bahwa keterlambatan dalam mendeteksi risiko dan mengambil tindakan dapat menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, hingga perekonomian.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak menjadikan dokumen rencana kontingensi sebatas dokumen administratif, tetapi menindaklanjutinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Pastikan jalur komunikasi berfungsi, pembagian peran dipahami, dan langkah respons siap dijalankan. Dokumen ini juga perlu ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perubahan risiko serta hasil evaluasi di lapangan,” ujarnya.
Denny Mulyadi berharap penguatan kerja sama lintas sektor tersebut dapat membantu Kota Bogor meminimalkan dampak apabila terjadi KLB sekaligus mendukung pencapaian predikat Swasti Saba Wistara dalam penilaian Kota Sehat tahun 2027.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan serta seluruh pihak yang telah mendampingi proses penyusunan dokumen. Apresiasi turut disampaikan atas dukungan Pemerintah Amerika Serikat melalui program EpiC Global Health Security kepada Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait di Kota Bogor.
