Selain itu, Dedie Rachim juga menekankan agar pihak SPPG menjaga kualitas makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. Di samping itu, keberadaan SPPG diharapkan juga membantu meningkatkan perekonomian warga dengan memberdayakan masyarakat yang berada pada desil satu hingga lima.
Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan koordinasi terkait keberadaan dapur MBG yang ada di Kota Bogor.
“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN,” ujarnya.
Beberapa hal yang dibahas yakni adanya titik-titik SPPG yang sudah ditentukan oleh BGN sejak lama, namun saat ini sedang dimoratorium.
Saat ini, dari 228 titik di Kota Bogor sudah ada 143 SPPG. Sehingga untuk bisa menyasar penerima manfaat, pihaknya menyampaikan agar dilakukan akselerasi terhadap dapur-dapur yang layak dan sudah memiliki izin.
Namun, saat ini jumlah pengajuan untuk dapur cukup banyak. Sehingga diperlukan pemetaan lebih lanjut agar tidak terjadi kelebihan dapur.
