Buku tersebut tidak hanya membahas bagaimana Polri menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana institusi merespons persoalan, mengelola isu, mendengar masyarakat dan membangun komunikasi publik secara berkelanjutan.
Eddy memasukkan model PRISM sebagai gagasan utama. PRISM merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring. Kelima unsur tersebut menjadi kerangka pengelolaan komunikasi yang menempatkan partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi dan pemantauan sebagai bagian yang saling berkaitan.
“Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan,” ujarnya.
Menurut Eddy, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat perhatian besar di media maupun media sosial.
Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah dalam penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyebaran isu.
Tahap berikutnya adalah menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi, serta mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan pembelajaran dalam menghadapi persoalan serupa.
