Menurutnya, data penyandang disabilitas harus tervalidasi dan terstruktur agar berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
Ketiga, penyempurnaan SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam memberikan pendampingan terhadap permasalahan psikososial serta penertiban tata kelola perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) agar berjalan transparan dan mampu menjaga kepercayaan publik.
Keempat, penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran (PBI), ground check, dan perwalian anak dalam rangka meningkatkan kualitas verifikasi peserta.
Denny Mulyadi secara khusus menyoroti pentingnya kesepakatan dan ketepatan dalam proses verifikasi serta validasi data penerima PBI. Menurutnya, Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran yang cukup besar setiap tahun untuk program tersebut sehingga diperlukan SOP yang jelas agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
