Anggaran BPJS Kota Bogor Tak Ditambah, Dedi Khawatir Banyak BPJS Warga Nonaktif

SANGA.ID. Anggaran jaminan kesehatan masyarakat menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan Kota Bogor 2026. Pasalnya, anggaran iuran BPJS yang diusulkan Pemerintah Kota Bogor belum mengalami penambahan, sementara kebutuhan hingga akhir tahun diperkirakan lebih besar.
‎
‎Berdasarkan draft Raperda APBD Perubahan 2026, anggaran iuran BPJS masih tercantum sebesar Rp76.397.210.700. Sementara itu, kebutuhan untuk mempertahankan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Desember 2026 disebut mencapai Rp97.059.069.100.
‎
‎Artinya, terdapat selisih kebutuhan sekitar Rp20,66 miliar.
‎
‎Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, meminta persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
‎
‎“Anggaran iuran BPJS yang kita siapkan di APBD Murni sebesar Rp76,3 miliar itu hanya untuk mencover 10 bulan. Harapannya, di APBD Perubahan ada tambahan anggaran sehingga sampai akhir tahun status kepesertaan warga Kota Bogor dalam BPJS tidak bermasalah,” ujar Dedi, Rabu 16 September 2026
‎
‎210 Ribu Peserta Dibiayai Pemkot
‎
‎Dedi menyoroti persoalan ini karena cukup banyak warga Kota Bogor yang kepesertaan JKN-nya dibiayai oleh pemerintah daerah.
‎
‎Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor per Agustus 2026, jumlah penduduk Kota Bogor tercatat 1.156.543 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.143.224 jiwa telah terdaftar dalam program JKN.
‎
‎Sementara itu, terdapat sekitar 210.318 peserta  yang pembiayaan kepesertaannya berasal dari Pemkot Bogor melalui skema PBPU dan BP Pemda.
‎
‎Kelompok peserta inilah yang menurut Dedi perlu mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran.
‎
‎“Di balik angka 210 ribu lebih peserta itu ada warga. Ada keluarga, ada orang tua, ada anak-anak. Ketika mereka sakit, yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Dedi.
‎
‎Menurutnya, pembahasan anggaran BPJS tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan angka dalam APBD. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan anggaran tersebut berdampak terhadap masyarakat.
‎
‎Butuh tambahan Rp20,6 Miliar
‎
‎Dedi mengatakan, kebutuhan anggaran hingga Desember 2026 yang mencapai sekitar Rp97,05 miliar perlu dibandingkan dengan alokasi yang saat ini masih sebesar Rp76,39 miliar.
‎
‎“Kalau kebutuhan sampai Desember mencapai sekitar Rp97 miliar, sementara yang dianggarkan masih Rp76,3 miliar, berarti ada kekurangan sekitar Rp20,6 miliar. Ini yang harus kita cari solusinya dalam pembahasan perubahan APBD,” ujarnya.
‎
‎Ia menilai pemerintah daerah perlu menghitung kembali kebutuhan anggaran secara cermat agar pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat tidak mengalami persoalan menjelang akhir tahun.
‎
‎Dedi juga mengingatkan agar kebijakan kepesertaan tetap didasarkan pada data yang akurat. Validasi data penting agar anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk warga yang memenuhi ketentuan.
‎
‎Status UHC Kota Bogor terancam
‎
‎Tidak adanya tambahan anggaran iuran BPJS dalam APBD Perubahan 2026 juga berpotensi memengaruhi status Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor.
‎
‎UHC mensyaratkan sedikitnya 80% peserta JKN berstatus aktif. Jika pembiayaan peserta yang menjadi tanggungan Pemkot tidak mencukupi hingga akhir tahun, sebagian kepesertaan berpotensi tidak dapat dipertahankan.
‎
‎Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dari 1.143.224 warga yang terdaftar sebagai peserta JKN, sekitar 210.318 peserta pembiayaannya berasal dari Pemkot Bogor.
‎
‎Artinya, persoalan ini berdampak pada kepastian warga untuk tetap memiliki jaminan kesehatan saat membutuhkan pelayanan medis.
‎
‎“UHC bukan sekadar predikat bagi pemerintah daerah. Di balik status tersebut ada kepastian bagi warga untuk tetap memiliki perlindungan JKN ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.” jelas Dedi.
‎
‎Akan Diperjuangkan dalam Pembahasan APBD Perubahan
‎
‎Dedi memastikan persoalan tersebut akan dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama Pemerintah Kota Bogor dan DPRD.
‎
‎Ia berharap pembahasan anggaran tidak hanya melihat sisi penghematan, tetapi juga mempertimbangkan dampak setiap kebijakan terhadap pelayanan publik.
‎
‎“Jangan sampai kita menghemat anggaran di satu sisi, tetapi masyarakat harus membayar mahal di sisi lain karena kehilangan jaminan kesehatan. Ini yang harus kita cegah,” pungkas Dedi.
‎
‎Dengan jumlah peserta JKN mencapai 1.143.224 jiwa, persoalan keberlanjutan pembiayaan kesehatan menjadi isu yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Bogor.
‎
‎Terlebih, terdapat 210.318 peserta yang pembiayaannya berasal dari Pemkot Bogor. Karena itu, kecukupan anggaran hingga akhir 2026 menjadi salah satu hal penting yang akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan. (***)