Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH. Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” kata Dadang.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.
“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” tegas Eka.
Sedangkan, Anggota Banggar, Zaenul Mutaqin juga menyoal pos anggaran yang tertuang didalam APBD 2022. Dimana masih adanya prioritas anggaran untuk pembangunan pedestarian yang mencapai puluhan miliar. “Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak,” pungkasnya. (*)
