Sementara pada tahun 2021 kata dia, dilaporkan realisasi pendapatan PBB-P2 sebanyak Rp 159 Miliar, menjadi capaian tertinggi pendapatan PBB-P2 selama ini walaupun dalam kondisi pandemi.
“Sesuai regulasi Perwali Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian pengurangan PBB-P2 atas pokok maupun tunggakan dan pembebasan denda administrasi atas tunggakan, bergradasi utamanya untuk pokok tahun 2022,” katanya di di Arch Hotel.
“Satu syarat perbedaan persyaratan pemberian pengurangan atau stimulus yang diberikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di E-SPPT,” kata Deni.
Dengan demikian diharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendaftarkan diri secara mandiri E-SPPT.
Deni menjelaskan, tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun pencanangan E-SPPT secara massal menuju digitalisasi SPPT PBB-P2 di Kota Bogor sehingga pada tahun berikut Bapenda Kota Bogor rencananya sudah tidak lagi mencetak SPPT PBB-P2 untuk mendukung kebijakan paperless maupun efisiensi anggaran.
“Namun demikian pada tahun 2022 masih dilaksanakan cetak massal terhadap 80 persen SPPT atau sebanyak 218 ribu SPPT,” jelasnya.
