Bima Arya mengatakan, Raperda ini merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing agar menjadi PAD. Sehingga materi pokoknya adalah penghitungan besaran kedua retribusi tersebut dan perubahan nomenklatur IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
“Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,” imbuhnya.
Tujuan Raperda ini kata dia, untuk memberikan kepastian hukum dalam investasi serta untuk menjaga kualitas perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi melalui sistem elektronik OSS atau Online Single Submission yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan visi, misi serta kebijakan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bogor.
