Sehingga, sampai saat ini dari 1.043 tenaga pendidik paud dan masih ada sekitar 300 hingga 400 tenaga pendidik yang belum terdaftar menjadi peserta BPJSTK.
“Alhamdulillah sejak 2020 sampai sekarang kami masih swadaya sendiri. Semoga aja di anggaran berikutnya kami mendapatkan bantuan dari DPRD Kota Bogor agar kami bisa mendapatkan fasilitas perlindungan diri bagi seluruh tenaga pendidik PAUD Kota Bogor,” kata Srie.
Menanggapi hal tersebut, Karnain mengaku saat ini DPRD Kota Bogor tengah memperjuangkan agar biaya kepesertaan Himpaudi Kota Bogor di BPJSTK bisa ditanggulangi oleh APBD Kota Bogor. Nantinya, kata Karnain, bantuan tersebut akan berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP Paud). “Ya kita harapkan seluruh stakeholder yang memang harus mendapatkan perlindungan baik BPJS Kesehatan dan BPJSTK bisa diakomidir. Baik secara mandiri, komunitas dan syukur-syukur bisa kita sampaikan melalui proses penganggaran di DPRD Kota Bogor,” jelas Karnain.
“Misal di tahun anggaran 2023 nanti, kita coba sampaikan aspirasi sesuai harapan Himpaudi agar komunitas di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diakomodir dengan alokasi anggaran yang bisa memungkinkan kepesertaannya terakomodir di BPJS Kesehatan dan BPJSTK,” sambung karnain.
Dilokasi yang sama, mewakili Kepala Cabang BPJSTK Bogor, Kabid Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Bogor, Pandu Aria menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kepesertaan di Kota Bogor masih banyak peluangnya. Salah satunya adalah melalui non government organization (NGO).
