Sedangkan kegiatan investigasi yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Ombudsman RI, antara lain Ganti Rugi Terkena Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Peningkatan Aduan Perizinan Tambang Pasca Penetapan UU 3 Tahun 2020 di Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Pengawasan Seleksi CPNS, Pengawasan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan, dan Potret Buruk Penyelenggaraan Pelayanan Pelabuhan di Jawa Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam sambutannya secara daring menyatakan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik harus dilakukan sesegera mungkin.
Menko Polhukam menyampaikan, Pemerintah ingin terus mendorong agar Ombudsman terus aktif bersinergi, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder.
“Koordinasi dan kerja sama akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran lembaga dan kinerja Ombudsman ke depannya. Penanganan yang dilakukan oleh Ombudsman harus tuntas, agar ada kepastian yang diperoleh oleh para pencari keadilan atas permasalahan yang dilaporkan,” katanya.
Menambahkan, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengapresiasi kerja Ombudsman Republik Indonesia terhadap penanganan di berbagai bidang. Termasuk yang terjadi di Kota Bogor.
“Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan apresiasi kepada ORI yang telah banyak berkontribusi dalam menangani permasalahan di bidang pelayanan dasar, pertanahan, pendidikan dan kesehatan. Beberapa permasalahan seperti PPDB Online di Kota Bogor sempat mendapat perhatian dan penanganan,” tambah Dedie.
Dalam peluncuran laporan tahunan tersebut juga diisi dengan diskusi publik bertema dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5 Tahun Mendatang dengan narasumber Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia Tanjung dan Deputi Polhukam Sekretariat Kabinet, Purnomo Sucipto dan moderator Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto.
